MEDAN (beritarakyatpost) – Bertepatan dengan momentum bulan kemerdekaan, Bupati Deli Serdang kembali mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan publik yang bersih dan berintegritas.
Pada Kamis, 20 Agustus 2026, Bupati secara instruktif menegaskan kembali bahwa seluruh proses pengurusan dokumen Administrasi Kependudukan (Adminduk), mulai dari KTP, Kartu Keluarga, hingga akta lahir, wajib berjalan 100 persen gratis, transparan, dan terbebas dari praktik calo.
Langkah nyata yang diambil tidak main-main. Sebagai bukti ketegasan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dilaporkan telah mengambil tindakan disiplin yang sangat keras dengan memberhentikan oknum pegawai yang terbukti melakukan praktik percaloan dokumen kependudukan.
Untuk mempersempit ruang gerak pungutan liar, Pemkab kini semakin memperkuat efisiensi birokrasi melalui optimalisasi sistem layanan online terpadu.
Selain itu, program jemput bola manual bertajuk "PATEN KALI" (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Langsung di Desa dan Kelurahan) juga terus digencarkan agar masyarakat di pelosok desa mendapatkan hak adminduk mereka secara mudah tanpa biaya sepeser pun.
Tindakan pemecatan oknum yang terlibat calo ini mengirimkan sinyal peringatan keras kepada seluruh aparatur di lingkungan dinas hingga kelurahan. Bupati menyatakan bahwa integritas pelayanan publik adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dengan alasan apa pun.
Pengawasan ketat kini juga melibatkan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) internal yang bergerak secara acak untuk memantau titik-titik rawan transaksi ilegal di kantor-kantor pelayanan.
Di sisi lain, transformasi digital melalui aplikasi pelayanan daring milik Pemkab terus ditingkatkan performanya agar semakin ramah pengguna, terutama bagi masyarakat usia lanjut.
Pelatihan intensif diberikan kepada para relawan digital di tingkat desa untuk mendampingi warga yang belum familier dengan teknologi pintar. Pemangkasan rantai birokrasi yang panjang ini terbukti berhasil memotong jalur komunikasi informal yang kerap dimanfaatkan oleh para calo untuk mencari keuntungan sepihak.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Deli Serdang menyatakan komitmen penuhnya untuk menjalankan instruksi bupati ini tanpa toleransi.
Evaluasi kinerja pegawai kini diukur berdasarkan indeks kepuasan masyarakat yang diisi langsung oleh pemohon layanan sesaat setelah dokumen mereka selesai diproses. Langkah ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan penuh masyarakat terhadap bersihnya sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang.
